BANTUAN KEMENTERIAN KOMINFO
Selasa, 09 Agustus 2011 08 : 54
Bantuan pusat kembali mengalir untuk Sumatera Barat. Kali ini berupa Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) atau mobil internet datang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Jumlahnya 114 unit yang diserahkan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Kominfo Tifatul Sembiring kepada Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim, di Kantor Gubernur Jawa Barat, Senin (8/8).
Kendaraan ini menjadi pusat layanan jasa akses internet kecamatan Kebijakan Kewajiban Pelayanan Umum (KPU/USO) yang bersifat bergerak (mobile). Manfaatnya sangat besar bagi masyarakat di nagari untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan komunikasi. Perangkat ini dapat disenergikan dan terintegrasi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan komunikasi. Kendaraan ini nantinya akan disebar ke seluruh kabupaten/kota yang membutuhkannya.
Kepala Biro Humas dan Protokoler Setdaprov Sumbar, Surya Budhi dalam siaran persnya yang diterima Haluan Senin (8/8), di Padang, menjelaskan, Sumbar mendapatkan 114 unit M-PLIK bersama 5 provinsi lainnya, masing-masing Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Maluku Utara dan Sulawesi Utara.
Bantuan ini tentunya sangat dibutuhkan masyarakat di daerah ini, terutama mereka yang bermukim di daerah bencana.
Karena itu, kendaraan jenis ini masih perlu ditambah terutama untuk masyarakat di pesisir pantai yang rawan bencana. Kendaraan ini dapat difungsikan ganda, selain Kebijakan Kewajiban Pelayanan Umum (KPU/USO) dari pemerintah, juga untuk menyampaikan informasi kebencanaan yang dibutuhkan masyarakat.
“Kita sudah surati Kominfo untuk menambah kendaraan operasional keliling untuk daerah pesisir pantai, seperti Kabupaten Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kota Pariaman serta Padang. Kendaraan ini penting, jika ada info tentang bencana gempa dan tsunami, kendaraan ini dapat diopersionalkan untuk memberikan sosialiasi ke tengah masyarakat,” kata Budhi.
Pemprov Sumbar sangat mengapresiasi kepedulian pemerintah terutama Kominfo ini, karena sudah cukup banyak bantuan yang diberikan untuk Sumbar baik sebelum gempa maupun setelah gempa, termasuk serangkaian agenda Kominfo yang digelar di Sumbar.
Menurut Budhi, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Telematika Kementrian Kominfo, Syukri Batubara dalam laporannya mengatakan, penyediaan jasa telekomunikasi dan informasi kebijakan KPU/USO dipersiapkan untuk wilayah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, perbatasan, tidak layak secara ekonomi dan wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi.
Pelaksanaan KPU/USO ini berdasarkan kesepakatan yang dibuat dalam siding World Summit on the Information Society (WSIS) di Tunisia beberapa tahun lalu. Pada 2015, seluruh anggota yang tergabung dalam WSIS sudah terrsambung akses telekomunikasi sampai ke pedesaan. Dari evaluasi pelaksanaannya, kendala utama implementasi program KPU/USO ini di antaranya kurang optimalnya sosialisasi, koordinasi dan pengawasan.
“Harapan kami dengan momentum ini semangat kebersamaan dan koordinasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah makin baik, sehingga pemanfaatan program ini dapat lebih optimal, berdaya guna dan berhasil guna,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar